NGONOO.com – Masih soal pembalut wanita yang berbahaya. Tiga hari yang lalu YLKI telah mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap pembalut wanita dan pantyliner. Terdapat 9 merek pembalut dan 7 merek pantyliner yang semuanya mengandung klorin, dengan kadar yang sangat tinggi, rerata 06-55 ppm (untuk pembalut). YLKI mengatakan bahwa klorin sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi perempuan, karena bersifat iritatif, bahkan karsinogenik. Namun, atas hasil uji laboratorium tersebut, kemenkes menyatakan sebaliknya, bahwa klorin pada pembalut dinyatakan aman, dan tidak karsinogenik. Kemenkes juga meminta YLKI agar mengonfirmasi lagi hasil penelitiannya tersebut.
Kurang jelas bagaimana, Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 472/MENKES/PER/V/1996 tentang pengamanan bahan berbahaya bagi kesehatan, mencantumkan bahwa bahan kimia Klorin bersifat racun dan iritasi. Itu Peraturan Mentri, dan jelas adanya.
Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen no.8 tahun 1999, pasal 4, hak yang mendasar bagi konsumen adalah hak atas keamanan produk, hak atas informasi, hak untuk memilih, hak didengar pendapat & keluhannya, hak atas advokasi, pembinaan dan pendidikan, serta hak untuk mendapatkan ganti rugi. Bisa dikatakan bahwa pembalut maupun pentyliner yang mengandung klorin melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Berikut ini tanggapan balik YLKI terhadap sikap dan pernyataan Kemenkes terhadap hasil uji Lab YLKI :
1. Bahwa YLKI telah mengonfirmasi hasil penelitian tersebut, jauh-jauh hari sebelum hasil penelitian dilaunching ke publik. YLKI telah mengirimkan surat konfirmasi sejak 06 April 2015. Tetapi hingga hasil penelitiannya dilaunching (06 Juli 2015), Kemenkes tidak memberikan tanggapan/respon apapun terhadap surat dimaksud.
2. Bahwa hasil penelitian YLKI terhadap pembalut tersebut, justru untuk mendukung regulasi yang dibuat oleh Kemenkes, yakni Permenkes No. 472 Tahun 1996 tentang pengamanan dan pengawasan bahan berbahaya, yang salah satunya adalah klorin. Dalam Permenkes tersebut tidak menyebutkan bahwa klorin berbahaya jika dikonsumsi (ditelan ke mulut), tetapi berbahaya secara umum dalam penggunaan, karena klorin adalah bahan beracun dan iritatif. Jadi pernyataan Kemenkes bahwa klorin pada pembalut adalah aman, justru bertentangan dengan regulasi yang dibuat Kemenkes itu sendiri. Kemenkes tidak konsisten dan menabrak aturan yang dibuatnya!
3. Sebagai bahan yang beracun dan iritatif, tentunya ada batas maksimum saat digunakan, sehingga bisa dinyatakan aman. Tetapi, ironisnya Kemenkes justru menyatakan aman pembalut berklorin, tanpa batas aman sedikitpun. Aneh bin ajaib! Ini menandakan Kemenkes terlalu melindungi kepentingan industri pembalut, dan abai terhadap kesehatan publik, abai terhadap kesehatan konsumen sebagai pengguna pembalut;
4. Banyak dokter kandungan (ginekolog) yang tegas menyatakan bahwa klorin (via media pembalut yang digunakan) sangat berbahaya bagi kandungan dan alat reproduksi perempuan. Klorin bagi alat reproduksi perempuan bukan hanya bisa menimbulkan gatal-gatal, iritatif, tetapi juga bisa menimbulkan infertilitas (kemandulan) dan bahkan kasinogenik;
5. YLKI mendukung dan mendesak, rencana Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang akan merevisi SNI tentang pembalut. YLKI meminta agar SNI wajib pada pembalut memasukkan klorin sebagai bahan terlarang pada pembalut. Setidaknya ada ambang batas maksimum. Misalnya, FDA (Amerika Serikat) merekomendasikan bahwa batas maksimum klorin pada pembalut adalah 0,1 ppm.
6. Saat ini, pembalut nyaris menjadi kebutuhan pokok bagi perempuan. Terbukti, dari sekitar 118 juta perempuan di Indonesia, yang 67 jutaan adalah wanita subur (masih mentruasi dan pengguna pembalut), maka diperkirakan tak kurang dari 1,4 miliar pembalut/per bulan, yang digunakan oleh perempuan Indonesia.
Perlu diketahui bahwa Seperti yang pernah dijelaskan, bahwa Klorin pada pembalut dan pantyliner dapat menimbulkan gangguan kesehatan reproduksi, seperti keputihan, gatal gatal, iritasi, bahkan bisa menyebabkan kanker.
Demikian, rilis tanggapan YLKI terhadap pernyataan Kemenkes terhadap hasil uji lab pembalut oleh YLKI. (Jakarta, 09 Juli 2015).
Gambar : Press Conference YLKI via Hukumonline
